Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi PPK-BLUD

banyak beberapa rekan-rekan di RSD yang mengimplementasikan PPK-BLUD...
namun dalam perjalanannya menghadapi beberapa kendala...
salah satu dari penyebabnya adalah tidak / belum dibuatnya peraturan-peraturan kepala daerah yang mendukung optimalisasi PPK-BLUD RSD...
mungkin peraturan kepala daerah itu jenisnya sudah tahu.... akan tetapi beberapa RSD tetap dalam pembuatannya harus ada guidance....
berikut adalah beberapa peraturan kepala daerah yang harus dibuat... boleh di customize.. tergantung kebutuhan... urgensitasnya sesuai pra kondisi lokal...

DAFTAR PERATURAN TERKAIT PPK-BLUD
1. PEMBENTUKAN TIM PENILAI (KEPUTUSAANA KDH)
2. PENETAPAN BLUD (KEPUTUSAN KDH)
3. KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG (PERATURAN KDH)
4. PINJAMAN (PERATURAN KDH)
5. PENGADAAN BARANG DAN JASA (PERATURAN KDH)
6. SISTEM AKUNTANSI (PERATURAN KDH)
7. INVESTASI (PERATURAN KDH)
8. KERJASAMA (PERATURAN KDH)
9. REMUNERASI (PERATURAN KDH)
10. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PERATURAN KDH)
11. KRITERIA PEJABAT PENGELOLA/PEGAWAI NON PNS (PERATURAN KDH)
12. PENGATURAN DEWAN PENGAWAS (PERATURAN KDH)
13. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (PERATURAN KDH)
14. TARIF (PERATURAN KDH)
15. PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS (PERATURAN KDH)
16. PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS (PERATURAN KDH)

Sumber : Ir. Bejo Mulyono, MML ( Sub Dit PK-BLUD Kementrian Dalam Negeri)

ada yang bersifat basicking... (keputusan) ada yang bersifat Regeling (peraturan)...
silakan dibuat... agar implementasi PPK-BLUD aman dan sesuai dengan tujuan dan azas yang diamanatkan Permendagri 61 tahun 2007 yaitu :


Azas PPK-BLUD
BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
(2) BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
(3) Kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
(4) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh kepala daerah.
(5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
(6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
(7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilltas dalam pengelolaan keuangannya.


Tujuan
PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mudah-mudahan implementasi PPK-BLUD di RSD Bapak/Ibu... tidak hanya sekedar ganti baju...

salam...

In-Depth Akuntansi dan Laporan Pertanggung Jawaban PPK-BLUD

Berdasarkan Permendagri 61 Tahun 2007

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 115
(1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 116
(1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
(2) Penyelenggaraan akuntansi dan Iaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
(3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
(4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 117
(1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
(2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 118
(1) Laporan keuangan BLUD terdiri dari:
a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119
(1) Setiap triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
(2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 120
(1) Setiap triwulan BLUD-Unit Kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala SKPD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
(2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala SKPD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 121
Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 120 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.